Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi ( Kasus Pajak Hadi Poernomo - Bank BCA)

Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Kasus Pajak Hadi Poernomo - Bank BCA)

                                                                                                                                             

KPK Tetapkan Hadi Poernomo sebagai Tersangka

Senin, 21 April 2014

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo sebagai tersangka. Hadi ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2002-2004. Hadi diduga mengubah keputusan sehingga merugikan negara Rp 375 miliar.
"KPK temukan bukti-bukti akurat dan setelah melakukan gelar perkara, menetapkan saudara HP sebagai tersangka," kata Ketua KPK Abraham Samad di gedung kantornya, Senin, 21 April 2014.

Hadi disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Perbuatan melawan hukum yang dilakukan saudara HP yaitu penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan BCA," kata Abraham.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan BCA keberatan dengan pajak atas transaksi non-performance loan sebesar Rp 5,7 triliun. Keberatan BCA itu terjadi tahun 1999. "Tapi, memang, dengan itu dugaan kerugian negaranya adalah Rp 375 miliar."

Ini kasus yang bikin Hadi Poernomo jadi tersangka

Senin, 21 April 2014

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Badan pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait keberatan pajak. Kasus ini terjadi saat Hadi Purnomo menjadi Dirjen Pajak tahun 2002-2004 silam.

Berikut ini adalah  kronologi singkat kasus yang menjerat Hadi Purnomo tersebut :
12 Juli 2003, PT BCA Tbk mengajukan surat keterangan pajak transaksi non performance loan sebesar Rp 5,7 triliun kepada Direktorat Pajak Penghasilan. Setelah surat itu diterima Direktorat PPH, dilakukan kajian lebih dalam untuk bisa mengambil kesimpulan. Butuh waktu hampir satu tahun untuk menghasilkan kesimpulan.
13 Maret 2004, Direktorat PPH memberikan jawaban, menolak keberatan dari BCA.
15 Juli 2004, Hadi Purnomo meminta agar Direktorat PPH mengubah kesimpulan, dari ditolak menjadi menerima keberatan BCA. Hal ini dilakukan sehari sebelum batas waktu terakhir. Dengan begitu, Direktorat PPH tak bisa melakukan apa pun.
"Saudara HP selaku dirjen pajak sekarang ketua BPK mengabaikan adanya fakta materi keberatan sama BCA dengan bank lain. Ada bank lain yang punya permasalahan sama tapi ditolak tapi dalam kasus BCA, keberatannya diterima," kata Abraham Samad.

Abraham menyebutkan akibat perbuatan Hadi Purnomo, negara berpotensi rugi Rp 375 miliar.
Hadi dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Analisis:

Dalam kasus ini, Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak yang menjabat pada saat itu telah menyalahgunakan jabatannya dengan mengubah keputusan yang telah dibuat oleh Direktorat PPH dari menolak menjadi menerima seluruh permohonan keberatan pajak yang diajukan oleh Bank BCA. Hadi Poernomo telah melanggar prinsip-prinsip etika profesi yang ada.

Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi yang menurut saya, akuntan internal bank BCA  belum sepenuhnya menerapkan 8 prisip etika akuntan. Kedelapan prinsip akuntan tersebut yaitu:

1.      Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Dalam hal ini, Hadi Poernomo tidak bertanggung jawab dalam tindakannnya dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirjen Pajak untuk menerima seluruh permohonan keberatan pajak Bank BCA sehingga merugikan negara RP. 375 miliar.

2.      Kepentingan Publik

Hadi Poernomo tidak menunjukkan komitmennya sebagai profesional dengan mengabaikan kepentingan publik dengan membuat keputusan yang mementingkan pihak tertentu sehingga merugikan negara.

3.      Integritas

Guna menjaga dan juga untuk meningkatkan kepercayaan publik, tiap tiap anggota wajib memenuhi tanggungjawabnya sebagai profesional dengan tingkat integritas yang setinggi mungkin.  Dilihat dari kasus yang terjadi, Hadi Poernomo telah melakukan kecurangan dengan wewenang yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan Hadi Poernomo yang tidak menjaga integritasnya dengan melakukan kecurangan tersebut.

4.      Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Dalam kasus ini, Hadi Poernomo telah menyalahi prinsip obyektivitas dengan tidak bersikap adil dan mementingkan pihak lain tanpa melakukan pertimbangan keputusan yang telah dibuat oleh Direktorat PPH.

5.      Kompetensi dan sifat kehati hatian profesional

Tiap anggota harus menjalankann jasa profesional dengan kehati hatian, kompetensi dan ketekunan serta memiliki kewajiban memepertahankan keterampilan profesional. Hadi Poernomo telah mengabaikan prinsip kehati-hatian profesional dengan tiba-tiba merubah keputusan Direktorat PPH yang telah menolak permohonan keberatan Bank BCA.

6.      Perilaku Profesional

Tiap anggota wajib untuk berperilaku konsisten dengan reputasi jang baik dan menjauhi kegiatan/tindakan yang bisa mendiskreditkan profesi. Hadi Poernomo jelas tidak menunjukkan komitmen dan konsistensinya dengan menyalahgunakan wewenangnya

7.      Standar Teknis

Anggota harus menjalankan jasa profesional sesuai standar teknis dan standar profesional yang berhubungan/relevan. Hadi Poernomo telah mengabaikan kesimpulan Direktorat PPH yang sudah melakukan kajian sesuai dengan standar yang berlaku, kemudian membuat keputusan sendiri yang mementingkan pihak tertentu.

Solusi:

Sudah banyak kasus-kasus kecurangan pajak di Indonesia, sebaiknya pemerintah dan instansi pengawas lebih memperhatikan dan mengawasi bidang perpajakan karena pajak adalah salah satu bagian yang sudah sering terjadi kecurangan dan manipulasi.

Sumber:

http://nasional.tempo.co/read/news/2014/04/21/063572154/kpk-tetapkan-hadi-poernomo-sebagai-tersangka

http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kasus-yang-bikin-hadi-poernomo-jadi-tersangka.html

http://nichonotes.blogspot.co.id/2015/01/etika-profesi-akuntansi-kode-etik.html