A. Kebijakan
Fiskal
Pengertian kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh
pemerintah dengan cara menaikkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja
negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkat pendapatan nasional.
Menurut J.M Keynes, kebijakan fiskal sangat penting untuk
mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal,
pengeluaran agregat dapat ditambah sehingga akan meningkatkan pendapatan
nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja.
Macam-macam kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal sering disebut juga sebagai kebijakan
anggaran, karena mengakibatkan perubahan angka-angka yang ada dalam APBN. Jika
dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran,
kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi:
1.
Kebijakan anggaran seimbang
Kebijakan ini merupakan kebijakan anggaran yang menyusun
pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Hal ini berarti bahwa jumlah
pengeluaran yang disusun tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang didapat.
Anggaran ini tidak tepat digunakan ketika masa depresi karena akan memperburuk
keadaan ekonomi.
2.
Kebijakan anggaran surplus
Merupakan kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran lebih
kecil daripada penerimaan. Kebijakan ini pada umumnya dilakukan untuk mencegah
inflasi.
3.
Kebijakan anggaran defisit
Kebijakan anggaran ini menyususn jumlah pengeluaran lebih
besar daripada penerimaan. Kebijakan anggaran ini biasa digunakan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
4.
Kebijakan anggaran dinamis
Kebijakan ini merupakan kebijakan anggaran dengan cara terus
menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar
(tidak statis). Anggaran yang dinamis diperlukan karena semakin hari semakin
banyak kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan yang harus dibiayai negara, yang
membutuhkan dana lebih besar.
Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah antaralain :
a.
Kebijakan fiskal stabilisator otomatis
Kebijakan fiskal ini biasa ditemui di negara-negara maju,
dimana kebijakan fiskalnya memiliki stabilisator otomatis, yaitu pajak dan
pengeluaran yang dikategorikan dalam transfer payment.
b.
Kebijakan fiskal diskresioner
Kebijakan ini merupakan langkah-langkah pemerintah untuk
mngubah pengeluaran atau pemungutan pajaknya untuk mengatasi masalah ekonomi
yang sedang dihadapi.Dalam menjalankan kebijakan fiskal ini, pemerintah
menggunakan beberapa alat berikut:
I.
Membuat perubahan atas pengeluaran pemerintah
Pada saat tingkat pengangguran tinggi, pemerintah akan
meningkatkan kegiatan perekonomian dan pengeluaran agregat. Untuk itu, dapat
dilakukan beberapa alternatif berikut:
- Menaikkan pengeluaran, tetapi tidak membuat perubahan apa
pun atas pajak yang dipungutnya.
- Mempertahankan tingkat pengeluaran tetapi menurunkan pajak
yang dipungut.
- Menaikkan pengeluaran dan menurunkan pajak yang
dipungutnya.
- Pengeluaran pemerintah dan pajak dinaikkan dengan kenaikan
yang sama besarnya agar pendapatan dan pengeluaran pemerintah tetap seimbang.
Sebaliknya, ketika perekonomian mengalami inflasi, langkah
yang dapat dilakukan:
- Mengurangi pengeluaran.
- Menaikkan pajak.
- Mengurangi pengeluaran sekaligus menaikkan pajak yang
dipungut.
- Mengurangi pengeluaran dan pajak yang dipungut dengan
jumlah yang sama besar.
II.
Membuat perubahan sistem pemungutan pajak
Pada saat tingkat pengangguran tinggi, salah satu langkah
yang bisa diambil pemerintah adalah dengan mengurangi pajak pendapatan. Caranya
adalah dengan menaikkan pendapatan tidak kena pajak untuk orang pribadi.
Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat dalam membeli
barang/jasa sehingga meningkatkan pengeluaran agragat.
Ditinjau dari sisi teori, kebijakan fiskal dibedakan
menjadi:
1. Kebijakan pembiayaan fungsional
2. Kebijakan pengelolaan anggaran
3. Kebijakan stabilisasi otomatis
B. Kebijakan
Moneter
Pengertian Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter atau politik moneter adalah kebijakan yang
meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral (Bank
Indonesia) untuk memengaruhi (mengubah) penawaran uang dalam perekonomian atau
mengubah tingkat bunga, dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat.
Salah satu pengeluaran agregat adalah penanaman modal
(investasi) oleh perusahaan-perusahaan, tingkat bunga yang tinggi akan
mengurangi penanaman modal dan jika tingkat bunga rendah akan menambah
penanaman modal. Jadi tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk memengaruhi
jumlah uang yang beredar, sehingga dapat menekan laju inflasi (laju kenaikan
harga).
Kebijakan moneter bagaikan alat untuk meredam inflasi
(kenaikan harga) tetapi tidak dapat ditekan (didorong) untuk mengatasi resesi.
I.
Tujuan Kebijakan Moneter
Tujuan pemerintah melakukan kebijakan moneter antara lain
sebagai berikut.
Menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang.
Menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah,
baik untuk dalam negeri maupun untuk lalu lintas pembayaran luar negeri.
Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu
lintas pembayaran uang giral.
Mencegah terjadinya inflasi (kenaikan harga
barang secara umum).
II.
Jenis-Jenis Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter dibedakan menjadi kebijakan yang bersifat
kuantitatif dan kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah suatu
kebijakan umum yang bertujuan untuk memengaruhi jumlah penawaran uang dan
tingkat bunga dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter kualitatif adalah
kebijakan yang bersifat melakukan pilihan atas beberapa aspek dari masalah
moneter yang dihadapi pemerintah.
III.
Kebijakan Moneter Kuantitatif
Kebijakan moneter dalam rangka untuk memengaruhi jumlah uang
beredar yang bersifat kuantitatif antara lain sebagai berikut.
Ø
Discount policy (politik diskonto)
Politik diskonto artinya kebijakan untuk menaikkan atau
menurunkan suku bunga bank dalam rangka memperlancar likuiditas sehari-hari.
Bank sentral dalam menjalankan tugasnya mengawasi kegiatan bank umum, dapat
mengubah tingkat bunga yang berlaku. Jika dalam kondisi kegiatan ekonomi masih
berada di bawah tingkat kegiatan yang diharapkan, bank sentral dapat menurunkan
tingkat diskonto/suku bunga, sehingga masyarakat melakukan pinjaman dan banyak
investasi yang ada di masyarakat.
Begitu juga sebaliknya, apabila bank sentral ingin membatasi
kegiatan ekonomi, maka tingkat suku bunga perlu dinaikkan, sehingga
masyarakat/pengusaha banyak melakukan tabungan dan uang yang beredar dapat
dikurangi.
Jika tingkat suku bunga tinggi, masyarakat enggan
berinvestasi dan memilih menabung.
Ø
Open market policy (politik pasar terbuka atau
operasi pasar terbuka)
Politik pasar terbuka artinya kebijakan untuk
memperjualbelikan surat-surat berharga oleh Bank Indonesia di pasar uang.
Pada waktu perekonomian mengalami resesi, maka uang yang
beredar perlu diadakan penambahan untuk mendorong kegiatan ekonomi yaitu dengan
cara membeli surat-surat berharga. Pada waktu inflasi, untuk mengurangi
kegiatan ekonomi yang berlebihan, uang yang beredar harus dikurangi dengan cara
menjual surat-surat berharga.
Agar operasi pasar terbuka dapat berjalan dengan baik dan
berhasil sesuai yang diharapkan, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka
harus diciptakan keadaan perekonomian di mana:
ü
bank umum tidak memiliki kelebihan cadangan
minimum.
ü
dalam perekonomian telah tersedia cukup banyak
surat-surat berharga yang diperjualbelikan.
Ø
Cash Receive Ratio (politik cadangan kas atau
giro wajib minimum)
Politik cadangan kas artinya kebijakan untuk menaikkan atau
menurunkan cadangan kas yang harus ada di bank-bank umum.
Apabila kondisi perekonomian terjadi kenaikan harga
(inflasi), maka bank sentral dapat menaikkan cadangan kas minimumnya sehingga
uang yang beredar dapat dikurangi. Sebaliknya jika kondisi perekonomian sedang
lesu, maka pemerintah dapat menurunkan cadangan kas minimumnya, sehingga uang
yang beredar bertambah karena banyaknya pinjaman yang diberikan kepada
masyarakat.
Akibat dari naiknya cadangan kas, maka kemampuan bank umum
untuk memberikan pinjaman berkurang atau bank umum tidak mampu memberikan
pinjaman dan sekaligus dana yang menganggur di bank semakin bertambah.
C. Kebijakan
Sektor Rill
Pengrtian
kebijakan Sektor Rill
Sektor Rill
atau Real itu adalah Sektor Usaha kecil yang ada di masyarakat terutama rakyat
Kecil. Sebagai contoh dari kebijakan sektor rill ini adalah sebagai berikut:
- Pertanian
- Pertambangan dan,
- Industri
Di tambah
kegiatan yang terkait dengan pelayanan wisatawan internasional. Dapat
disimpukan bahwa kebijakan sektor rill adalah kbijakan yang di gunakan dalam
masyarakat kecil untuk mngetahui berapa bnyak hasil usaha yang di produksi atau
di hasilkan.
Refrensi
tujuan kebijakan sektor riil itu sendiri sebenernya apa ?
BalasHapus